Ramai yang terkeliru tentang JP Visa samada mereka masih boleh memohon visa jenis ini di Imigresen Malaysia. Jawapannya adalah TIDAK. Rujuk artikel dibawah. JP Visa dimansuhkan pada 1/10/2013.
___________________________________________________________________
Jakarta - Pemerintah Malaysia akhirnya bersedia mencabut kebijakan penerbitan dan penggunaan Journey Performed Visa (JP Visa) atau visa kunjungan/turis, yang sering disalahgunakan menjadi visa kerja. Secara resmi, kebijakan pencabutan JP visa ini akan dilakukan pihak Imigrasi Pemerintah Malaysia mulai tanggal 1 Oktober 2013.
Demikian salah satu poin kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, dalam pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 September 2013, di Jakarta. Dalam pertemuan bilateral ini, delegasi Indonesia sendiri dipimpin oleh Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans, Reyna Usman, sementara Malaysia dipimpin Sekjen Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Dato' Seri Zainal Rahim b.Seman.
"Kita bersyukur akhirnya pemerintah Malaysia menghentikan penerbitan JP visa untuk kepentingan kerja. Jenis visa ini pada praktiknya sering disalahgunakan oleh TKI untuk bekerja di Malaysia secara ilegal dan non-prosedural di sana," ungkap Reyna di Jakarta, Jumat (6/9).
Reyna mengatakan, penghentian JP visa ini selain diperlukan untuk mencegah masuknya TKI yang bekerja di Malaysia secara ilegal dan non-prosedural, juga guna menghindari terjadinya human trafficking yang membahayakan. Untuk diketahui, JP Visa atau Journey Performed Visa adalah visa yang digunakan untuk bekerja setelah tinggal sementara di Malaysia, dengan cara menggunakan visa kunjungan tetapi kemudian digunakan sebagai permit (izin) untuk bekerja.
Reyna mengatakan, selama ini sebagian besar TKI bermasalah di Malaysia, memang diketahui masuk dengan menggunakan visa kunjungan yang diubah menjadi visa kerja. Bahkan menurutnya, kondisi ini ditengarai menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah TKI ilegal di Malaysia.
Penyalahgunaan visa kunjungan ini, kata Reyna, dapat dipastikan sangat merugikan para TKI. Sebab, dengan hanya menggunakan visa kunjungan, status mereka menjadi TKI ilegal, serta rawan menjadi korban trafficking. Mereka pun akan sangat mudah terkena razia, dan ditangkap karena menyalahi peraturan perundangan di Malaysia.
"Namun, akhirnya pemerintah Malaysia bersedia menghentikan penerbitan JP visa untuk kepentingan kerja. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif mulai 1 Oktober nanti," kata Reyna.
Cost Structure dan Asuransi TKI
Selain masalah JP visa, kata Reyna lagi, kedua delegasi pun masih membicarakan perbaikan biaya penempatan (cost structure) untuk meningkatkan kualitas pelatihan, di mana disadari harus ada penambahan biaya pelatihan dan pembekalan, serta Sertifikasi TKI yang hendak bekerja ke Malaysia.
"Selain itu, pihak Malaysia pun menginformasikan adanya asuransi bagi TKI selama penempatan dan bekerja di Malaysia, dengan biaya ditanggung pengguna atau majikan. Namun hal ini pun masih perlu pembicaraan lebih lanjut, karena terkait kebijakan asuransi TKI di Indonesia," papar Reyna pula.
Sementara secara keseluruhan, menurut Reyna, kedua delegasi sepakat mengenai usulan perbaikan kelembagaan penempatan dan perlindungan dengan standar pelayanan yang perlu disepakati, sehingga kerja sama ketenagakerjaan memiliki arti penting bagi kedua negara.
"Delegasi Indonesia pun menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dengan konsep 200 jam pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas TKI domestic worker, sehingga keterampilan dan kompetensi kerja pada TKI bisa diandalkan," ujar Reyna.
Siprianus Edi Hardum
Suara Pembaruan : http://www.beritasatu.com/hukum/136691-malaysia-akhirnya-setuju-mencabut-kebijakan-jp-visa.html
____________________________________________________________________
Bacaan lain yang memudahkan anda faham tentang jenis-jenis Visa - Beza Calling Visa dan JP Visa.
___________________________________________________________________
Jakarta - Pemerintah Malaysia akhirnya bersedia mencabut kebijakan penerbitan dan penggunaan Journey Performed Visa (JP Visa) atau visa kunjungan/turis, yang sering disalahgunakan menjadi visa kerja. Secara resmi, kebijakan pencabutan JP visa ini akan dilakukan pihak Imigrasi Pemerintah Malaysia mulai tanggal 1 Oktober 2013.
Demikian salah satu poin kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, dalam pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 September 2013, di Jakarta. Dalam pertemuan bilateral ini, delegasi Indonesia sendiri dipimpin oleh Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans, Reyna Usman, sementara Malaysia dipimpin Sekjen Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Dato' Seri Zainal Rahim b.Seman.
"Kita bersyukur akhirnya pemerintah Malaysia menghentikan penerbitan JP visa untuk kepentingan kerja. Jenis visa ini pada praktiknya sering disalahgunakan oleh TKI untuk bekerja di Malaysia secara ilegal dan non-prosedural di sana," ungkap Reyna di Jakarta, Jumat (6/9).
Reyna mengatakan, penghentian JP visa ini selain diperlukan untuk mencegah masuknya TKI yang bekerja di Malaysia secara ilegal dan non-prosedural, juga guna menghindari terjadinya human trafficking yang membahayakan. Untuk diketahui, JP Visa atau Journey Performed Visa adalah visa yang digunakan untuk bekerja setelah tinggal sementara di Malaysia, dengan cara menggunakan visa kunjungan tetapi kemudian digunakan sebagai permit (izin) untuk bekerja.
Reyna mengatakan, selama ini sebagian besar TKI bermasalah di Malaysia, memang diketahui masuk dengan menggunakan visa kunjungan yang diubah menjadi visa kerja. Bahkan menurutnya, kondisi ini ditengarai menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah TKI ilegal di Malaysia.
Penyalahgunaan visa kunjungan ini, kata Reyna, dapat dipastikan sangat merugikan para TKI. Sebab, dengan hanya menggunakan visa kunjungan, status mereka menjadi TKI ilegal, serta rawan menjadi korban trafficking. Mereka pun akan sangat mudah terkena razia, dan ditangkap karena menyalahi peraturan perundangan di Malaysia.
"Namun, akhirnya pemerintah Malaysia bersedia menghentikan penerbitan JP visa untuk kepentingan kerja. Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif mulai 1 Oktober nanti," kata Reyna.
Cost Structure dan Asuransi TKI
Selain masalah JP visa, kata Reyna lagi, kedua delegasi pun masih membicarakan perbaikan biaya penempatan (cost structure) untuk meningkatkan kualitas pelatihan, di mana disadari harus ada penambahan biaya pelatihan dan pembekalan, serta Sertifikasi TKI yang hendak bekerja ke Malaysia.
"Selain itu, pihak Malaysia pun menginformasikan adanya asuransi bagi TKI selama penempatan dan bekerja di Malaysia, dengan biaya ditanggung pengguna atau majikan. Namun hal ini pun masih perlu pembicaraan lebih lanjut, karena terkait kebijakan asuransi TKI di Indonesia," papar Reyna pula.
Sementara secara keseluruhan, menurut Reyna, kedua delegasi sepakat mengenai usulan perbaikan kelembagaan penempatan dan perlindungan dengan standar pelayanan yang perlu disepakati, sehingga kerja sama ketenagakerjaan memiliki arti penting bagi kedua negara.
"Delegasi Indonesia pun menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dengan konsep 200 jam pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas TKI domestic worker, sehingga keterampilan dan kompetensi kerja pada TKI bisa diandalkan," ujar Reyna.
Siprianus Edi Hardum
Suara Pembaruan : http://www.beritasatu.com/hukum/136691-malaysia-akhirnya-setuju-mencabut-kebijakan-jp-visa.html
____________________________________________________________________
Bacaan lain yang memudahkan anda faham tentang jenis-jenis Visa - Beza Calling Visa dan JP Visa.
No comments:
Post a Comment
Anda mempunyai sesuatu untuk saya. Sila nyatakan komen membina anda agar ianya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.